PERMOHONAN PRAPERADILAN
Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari cq. Hakim Praperadilan
di-
PELAIHARI
Perihal :Permohonan Praperadilan
Pemohon:
HJ. SANAWIYAH Binti (ALM) H. MUHAMMAD , pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, Tempat/tanggal/lahir. Kintap. 14 Juni 1971. Agama. Islam. Kewarganegaraan. Indonesia. Alamat, JL. Yani RT. 001. RW. 001. Desa. Kintapura. Kec. Kintap. Kab. Tanah Laut. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 20 juni 2026.
selanjutnya disebut : ---PEMOHON.
MELAWAN:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANAH LAUT cq. PENYIDIK SAT RESKRIM POLRES TANAH LAUT, berkedudukan di JI. Kemakmuran. No. 1. Kec. Pelaihari. Keb. Tanah Laut. Prov. Kalimantan Selatan.selanjutnya disebut :-
--TERMOHON.
I. OBJEK PRAPERADILAN
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan praperadilan mengenai sah atau tidak sahnya penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana Pasal 162 KUHP berdasarkan:
1. Bahwa, terjadi kekeliruan dan kesalahan penulisan yang berulang - ulang dilakukan oleh penyidik baik dari surat pemanggilan klarifikasi sampai dengan ditetapkannya Tersangka kepada pemohon.-

2. Bahwa, Surat emanggilan Pertama Surat Penetapan Tersangka Nomor S.TAP/69/XII/RES.5.5./2025/RESKRIM Tanggal. 1 Desember 2025 (Adalah salah) Yang seharusnya Surat Penetapan Tersangka Nomor S.TAP/69/XI/RES.5.5./2025/RESKRIM Tertanggal 25 November 2025. Yang sudah diakui oleh penyidik.

3. Bahwa, nama Tersangka yang Bernama HJ. SANAWIYAH Binti (ALM) H. MUHAMMAD yang benar Melainkan menggunakan nama yang tidak benar HJ. SANAWIYAH Bin (ALM) H. MUHAMMAD. Sangat jelas hanya menggunakan copy paste.-
Il. POSITA
1. Bahwa Pemohon adalah pihak yang menguasai dan memiliki kepentingan hukum atas sebidang tanah berdasarkan dikuasai sejak tahun 1995 sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) pada tahun 2014 yang diketahui oleh pejabat yang berwenang dan adanya Kepala Desa sebelumnya Bapak Ishak dengan jumlah SKPT 86 lembar
pernyataan mantan pada tahun 2014, didukung Surat Pernyataan lbu Mastora,S.Sos selaku Kadus pada tahun 2025 dan selaku Pak RT mengetahui, menyatakan lahan tersebut yang tempat pemasangan patok secara SAH kepemilikan pemohon. Berdasarkan diperkuat hasil pengambilan titik kordinat tahun 2012 dan sesuai dengan pernyataan Bapak Sahrian yang mengambil titik kordinat pada tahun 2012.

2. Bahwa tanah tersebut termasuk area yang diklaim oleh PT Arutmin Indonesia, namun Pemohon sejak lama memperjuangkan haknya atas tanah dimaksud karena ganti kerugian justru diberikan kepada pihak ketiga dan pihak lain yang bukan kepemilikan yang SAH. juga mengklaim memiliki dasar hak atas tanah yang tidak pernah diperlihatkan alas hak kepemilikan tersebut kepada pemohon saat adanya mediasi yang difasilitasi oleh Polres dan dilakukan Gelar Perkara Khusus pada Tahun 2025.

3. Bahwa akibat tidak diterimanya hak Pemohon atas tanah dimaksud, Pemohon melakukan pemasangan baliho dan penyampaian keberatan atas tanah yang diyakininya sebagai miliknya sesuai dengan poin 1 dan didukung dengan Surat Pernyataan kepemilikan Masyarakat yang SAH.

4. Bahwa tindakan Pemohon tersebut tidak dapat serta merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana memasuki pekarangan orang lain sebagaimana Pasal 162 KUHP yang dituduhkan kepada pemohon, karena terdapat sengketa hak keperdataan dan penguasaan tanah yang belum pernah diputus secara berkekuatan hukum tetap.

5. Bahwa inti permasalahan yang terjadi adalah sengketa mengenai hak atas tanah dan menerima ganti kerugian lahan kepada pihak ketiga, bukan kepada pemohon secara langsung. Dan apa yang dituduhkan kepada pemohon bukan perbuatan pidana murni.

6. Bahwa Pemohon kemudian ditetapkan sebagai Tersangka dengan S.TAP/69/XI/BSS.5.5./2025/RESKRIM Tertanggal 25 November 2025 oleh Termohon tanpa nomor mementingkan Konstruksi Hukum Keperdataan.

7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, penetapan tersangka merupakan objek praperadilan yang dapat diuji keabsahannya.

8. Bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak memenuhi prinsip due process of law karena:

a. Penyidik tidak mempertimbangkan secara utuh SKT dan bukti penguasaan tanah milik Pemohon,

b. Penyidilk mengabaikan fakta bahwa terdapat sengketa hak atas tanah dan sengketa mengenai pihak yang berhak menerima ganti kerugian;

c. Penyidik tidak membuktikan adanya unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dan dituduhkan dengan Pasal 162 KUHP;

d. Penyidik tidak membuktikan bahwa Pemohon memasuki tanah yang secara pasti dan tidak terbantahkan merupakan milik pihak lain;

e. Penetapan tersangka dilakukan terhadap seseorang yang sedang memperjuangkan hak keperdataannya atas tanah yang disengketakan.

f. penyidik mengabaikan pernyataan saksi dari pemohon, baik dari pembakal atas nama Bapak Ishak periode tahun 2011-2017 dan pernyataan Ibu Mastora,S.Sos selaku Kadus periode 2011-2026 dan keterangan - keterangan, pernyataan saksi lain.

9. Bahwa unsur pokok Pasal 162 KUHP yaitu memasuki pekarangan orang lain secara melawan hukum menjadi tidak jelas penerapannya karena Pemohon memiliki dasar hak berupa SKT dan mengklaim tanah tersebut sebagai tanah miliknya

10. Bahwa oleh karena itu penetapan tersangka terhadap Pemohon patut dinyatakan tidak
sah dan batal demi hukum.

II. ALAT BUKTI SURAT PEMANGGILAN DAN KEKELIRUAN DALAM PENULISAN
P-1: Surat Klarifikasi

P-2:Surat Pemanggilan Pertama

P-3: Surat Pemanggilan Kedua / Saksi

P-4: Surat Penetapan Tersangka;

P-5:Surat Pemanggilan Tersangka 1

P-6: Surat Tanda Menerima

P-7 :Surat Perintah Membawa Saksi

IV. ALAT BUKTI SURAT KEPEMILIKAN YANG SAH
P-1: SKT atas nama Pemohon;
P-2: Dokumen penguasaan fisik tanah;
P-3: Surat-surat keberatan terhadap pembayaran ganti rugi;
P-4: Surat Pernyataan Keterangan dari Pembakal periode 2011-2017
P-5: Surat Pernyataan Keterangan dari Mastora,S.Sos Periode 2011-2026
(Pak Ishak
P-6: Surat Pernyataan Keterangan dari Pak RT sekarang
P-7:Foto pemasangan baliho/ dengan melalui Surat Pemberitahuan sesuai dengan tembusan.

P-8:Surat-surat lain yang relevan.

P-9 : Surat Pernyataan SAKSI-SAKSI yang terlampir

P-10: Siap Menghadirkan SAKSI-SAKSI Kepemilikan yang SAH dan saksi mengetahui sebanyak
30 orang

IV. PETITUM Berdasarkan uraian tersebut, Pemohon memohon kepada Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Pelaihari agar berkenan memutus:
1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon atas nama H. Sanawiah dalam perkara dugaan tindak pidana Pasal 162 KUHP adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,

3. Menyatakan seluruh tindakan penyidikan yang didasarkan pada penetapan tersangka tersebut tidak sah;

4. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon;

5. emerintahkan Termohon memulihkan hak-hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya; 6. Menghukum Termohon untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini.

Demikian Surat pemohon praperadilan dibuat dan ditanda tangani sesuai dengan tanggal pengajuan melalui e berpadu dan / Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan vang seadi-adilnya (ex aequo et bono).